RI News – Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem work from home (WFH) 50% bagi pegawai negeri (ASN) mulai hari ini, Senin (21/8/2023).
Kebijakan ini diperkirakan akan berlangsung selama dua bulan hingga 21 Oktober 2023.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah polusi udara dan kemacetan di ibu kota.
“Tujuannya (WFH) apa? Agar dia (ASN) tidak mondar-mandir dan dia tidak boleh ke mana-mana,” kata Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Minggu (20/8/2023). dikutip dari TribunJakarta.com.
Peluncuran kerja jarak jauh berlaku untuk semua karyawan, kecuali mereka yang bekerja di pelayanan masyarakat.
Heru mengatakan, pelaksanaan WFH bagi ASN DKI Jakarta akan dievaluasi secara berkala untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Pertama, kalau efektif, tentunya saya harus melapor ke Mendagri,” ujarnya.
Jika uji coba ini tidak berhasil setelah itu, kebijakan akan kembali normal, kata Heru.
“Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober misalnya tidak efektif, karyawan atau ASN yang WFH di rumah tidak disiplin, ya saya kembalikan (tak ada WFH),” kata Pak Heru.
Akan dipantau melalui panggilan video pada waktu-waktu tertentu.
WFH bagi ASN DKI Jakarta tak serta merta luput dari pengawasan.
Budi menegaskan, ASN yang melakukan WFH akan diawasi secara ketat melalui video call.
Selama jam kerja, pimpinan masing-masing ASN di DKI Jakarta akan terus memantau keberadaan anak buahnya.
“Pengawasannya gampang. Jadi saya meminta kepada atasannya langsung, dia misalnya jam 10, jam 14, jam 16 telepon,” kata Heru.
Heru juga mengatakan, petugas pelaksana WFH akan diberi tugas atau tugas yang beragam.
“Video Call, tanya dia ada di mana? Kalau di rumah, rumahnya ada di mana? Kan bisa dan dikasih PR kerja yang banyak,” kata Heru.
Heru melanjutkan, kebijakan WFH terhadap PNS kemungkinan akan diikuti oleh pemda lainnya di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Ada wacana kemarin di tingkat pimpinan (Jabodetabek) untuk melakukan penyesuaian mirip-mirip seperti Pemda DKI,” kata Heru.
Sementara itu, presentase pekerja yang bekerja jarak jauh dan di kantor akan disesuaikan pada KTT ASEAN yang akan diselenggarakan pada 4 hingga 7 September 2023.
Secara khusus, 75% karyawan bekerja secara WFH dan 25% bekerja di kantor.
“Menjelang KTT ASEAN, di sekitar venue, paling banyak di Jakarta Selatan. Tanggal 4-7 September WFH ditingkatkan jadi 75 persen khusus di lokasi itu,” ujar Heru seperti dikutip Kompas.com.
Sementara itu, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) 50% hanya diterapkan selama KTT ASEAN di sekolah-sekolah di sekitar tempat penyelenggaraan.
“Setelah tanggal 7 yang sekolah biasa kembali dan WFH jadi 50 persen kembali,” kata Heru.
