RI News – Anggota komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat asal Daerah pemilihan (Dapil) 1 Banten, Rizki Aulia Rahman Natakusumah terus mendorong untuk perluasan jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pandeglang yang masih minim dan terkendala.
Hal itu disampaikan Rizki Aulia Rahman Natakusumah usai acara Ngobrol Bareng Legislator “Keterbukaan Publik Menuju Governace” di Hotel Horison Pandeglang, kepada media, Selasa (28/02/2023) siang.
Rizki mengungkapkan, dalam memperluas jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pandeglang belum dirasakan merata oleh masyarakat dibeberapa kecamatan.
“Sejauh ini ikhtiar saya membawa 250 titik WiFi ke Kabupaten Pandeglang itu merupakan upaya untuk memperluas jaringan telekomunikasi tersebut. Kita harapkan lebih bisa digunakan untuk kegiatan produktif di masyarakat,” ungkap Rizki.
Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Pandeglang
Terkait jaringan sinyal, lanjut Rizki harus bisa diperjuangkan karena jaringan telekomunikasi di Pandeglang dibeberapa desa dan kecamatan masih terkendala.
“Itu yang jadi problem selama ini di Kabupaten Pandeglang yang saya suarakan di pusat. Yang jadi dilema bahwa pemerintah pusat bilang di pulau Jawa itu merupakan kewajiban pihak swasta, pemerintah pokus di Wilayah 3T. Seperti di Papua, NTT dan lain sebagainya untuk membangun Base Transceiver Station (BTS) tersebut,” ujarnya.
“Disisi lain butuh sentuhan dari pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat, sementara pihak swasta memikirkan untung dan rugi. Makanya ini butuh kerja holistik antara pemerintah daerah dan pusat termasuk DPR RI agar di Pulau Jawa khususnya di Banten Selatan harus ada perluasan jaringan itu,” sambungnya.
Dikatakannya, bahwa hidup di era revolusi teknologi yang luar biasa canggih dapat dirasakan oleh berbagai kalangan seperti anak dari petani yang bisa menjadi influenser di Instagram atau media sosial (Medsos) lainnya. Hal itu belum dirasakan menyentuh masyarakat dalam sistem pendidikan dan pemerintahan berbasis elektronik tersebut.
“Bisa dicek itu setiap SD diberbagai kampung-kampung di daerah Pandeglang. Sudah memadai belum pasilitas komputer dan lain sebagainya belum menyentuh sistem pendidikannya,” katanya.
Ditambahkan, dalam penilaian tata laksana keterbukaan publik menuju good governace di Kabupaten Pandeglang sudah sangat baik yang telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat yaitu Menpan RB dan Mendari Almarhum Cahyo Kumolo saat peresmian Mall Pelayanan Publik di Pandeglang.
“Jadi Mall Pelayanan Publik (MPP) ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerja pelayananya pada masyarakat melalui pelayanan satu pintu. Seperti yang di Kecamatan Sumur dan Cimanggu harus diupayakan solusinya dimana MPP harus bisa diakses perizinan tertentu yang susah jaringannya. Ini menjadi tugas saya di DPR RI harus dipikirkan jaringan telekomunikasinya,” pungkasnya.
