RI News – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memediasi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM.
Mediasi tersebut terkait ucapan Bupati Meranti yang bilang Kemenkeu ‘iblis’ dan ‘setan’. Kemendagri menyebut persoalan tersebut sudah selesai.
“Sudah. Jadi hari ini tidak membahas itu, sudah clear yang lalu itu,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).
Fatoni menyatakan mediasi yang digelar hari ini hanya membahas Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) Kabupaten Meranti. Fatoni mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pada Selasa (20/12) kemarin.
“Jadi ini tadi baru dilakukan pertemuan membahas DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertemuan hari ini tindak lanjut atau pertemuan dari yang kemarin,” kata Fatoni.
Pada pertemuan ini turut hadir Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan, Dirjen Migas dan Karo Keuangan Kementerian ESDM, Gubernur Riau dan jajarannya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemendagri, dan SKK Migas.
Fatoni menegaskan pertemuan hari ini membahas teknis yang lebih dalam lagi terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Fatoni juga menyampaikan dalam persoalan ini pihaknya memfasilitasi untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah.
“Jadi hari ini pertemuan yang lebih teknis lagi. Nah tugas kami dari Kemendagri adalah memberikan fasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di bidang keuangan daerah,” kata Fatoni. (*)
