RI News – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ingin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi komoditas politik di tahun politik seperti sekarang ini.
Pernyataan tersebut berdasarkan pengalaman bisnis dan awal karirnya sebagai pelaku UMKM. Ia pun mengaku telah meneruskan hal tersebut langsung kepada Presiden Jokowi.
“Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, ketika ada pileg, ketika ada pilpres,” ujar Bahlil saat pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha Perorangan di Pekanbaru, dikutip dari Antara, Jumat (11 Agustus 2023).
“Dan mereka masih digunakan sebagai barang politik. Sebagai menteri, saya tidak ingin ini terjadi terus-menerus,” katanya.
Bahlil mengatakan, dari 34 menteri senior Kabinet Indonesia, hanya dia yang memiliki sejarah UMKM. Karenanya, ia sangat memahami kompleksitas agen UMKM untuk bisa mendapatkan izin atau mengakses pembiayaan.
“Dan mereka selalu dijadikan komoditi politik. Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin itu terjadi secara terus menerus,” kata Bahlil.
“Pinjam uang di bank diputar-putar. Izin mau dibuat, diminta uang. Pinjam uang di bank, minta aset. Betulkah? Saya tahu sakit bapak ibu semua. Jangan pernah bicara UMKM dibicarakan oleh orang kaya. Jangan. Boleh orang kaya tapi dia pernah menjadi orang miskin,” tambahnya.
Karena itu, ketika Bahlil saat ini menjadi Menteri Investasi, meski harus mengelola investasi besar senilai miliaran hingga triliunan rupiah, ia tetap mendukung pengembangan UMKM. Salah satunya dengan memfasilitasi legalitas pelaku UMKM melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Mana ada sejarah Kepala BKPM bicara tentang UMKM, kalau bukan karena orang yang pernah merasakan getir sakitnya UMKM di daerah-daerah?” dia berkata.
Bahlil menjelaskan, saat ini rasio penyaluran kredit perbankan kepada UMKM baru sekitar 18-19%, karena 56% UMKM di Indonesia belum berbadan hukum.
“Belum ada izin-izinnya makanya perbankan susah menyalurkan kredit. Kenapa tidak ada izin? Saya tahu bapak ibu bikin izin susah. Betul toh? Makanya mantan UMKM jadi Menteri Investasi, saya buat kebijakan lewat OSS, saya pangkas semua administrasinya,” ujarnya.
Bahlil mencontohkan, perizinan melalui OSS bagi pelaku UMKM gratis, termasuk sertifikasi halal dan perizinan lainnya.
Hal ini memastikan pengurusan legalitas melalui OSS kini lebih mudah dan efisien serta tidak perlu berhadapan langsung dengan Menteri, Kementerian atau Kepala Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Bahlil juga mendorong UMKM untuk terus berusaha dengan semangat.
“Jangan pesimis jadi UMKM, bukan berarti anak bapak ibu tidak menjadi orang hebat. Tidak ada jaminan anak konglomerat akan menjadi konglomerat terus. Tidak ada jaminan anak UMKM tidak menjadi konglomerat. Dan juga, anak UMKM bisa menjadi Presiden. Contohnya Bapak Presiden Jokowi,” katanya.
