RI News – Analis politik dan chief executive officer Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai wajar jika partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Nasdem keluar dari barisan koalisi.
Selain itu, Nasdem mendukung sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang diduga merusak hubungan partai yang didirikan Surya Paloh itu dengan Jokowi.
Hal itu disampaikan Arifki menanggapi sinyal penguatan reformasi atau reshuffle kabinet yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini.
Menurutnya, wajar jika anggota koalisi lainnya mendorong NasDem keluar dari pemerintahan mengingat arena politik yang kuat di tahun 2024.
Di sisi lain, anggota koalisi partai pro pemerintah tentu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah jatah kursi partainya jika kader partai lain hengkang. Namun bagi Jokowi, perombakan ini tidak akan mudah karena akan mempengaruhi kepentingan politik sekitar tahun 2024.
“Secara pribadi, Jokowi tidak merasa terbebani karena sudah tidak mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Namun, cerita politik setelah 2024 pasti akan lebih berat dan memprihatinkan Jokowi atau partai politik lainnya,” ujar Arifki, Minggu (25/12/2022).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet. Usai peresmian Bendungan Kabupaten Bogor pada Jumat (23/12/2022), Presiden mengatakan desain ulang dimungkinkan. “Mungkin,” kata presiden.
Hanya saja, Presiden belum merinci kapan reformasi akan dilaksanakan, apakah akhir 2022 atau awal 2023.
Jawaban Nasdem
Nasdem Angkat Suara
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya tidak masalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak kabinetnya.
Ali mencontohkan, reshuffle kabinet Indonesia yang akan datang merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
“Apa masalahnya? Itu hak dia (Jokowi),” kata Ali kepada awak media, Sabtu (24/12/2022).
Soal rumor dua menteri NasDem akan dipecat, Ali menjawab santai.
“Kalau pemerintah merombak NasDem (Kementerian) NasDem, saya kira kader NasDem bisa dianggap tidak kompeten membantu Jokowi,” katanya.
Ali menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi yang tidak bisa diintervensi siapa pun.
“Ada apa dengan kita? Kekuasaan Jokowi dicabut, bukan dihilangkan. Jika dia mengambilnya, apakah kita harus berani?” katanya.
Hal itu terbukti, kata Ali, ketika partai yang didirikan Surya Paloh mendukung Jokowi sejak periode pertama hingga kedua.
“Kami menjaga komitmen mendukung Jokowi dari awal 2014 (periode pertama) hingga 2024,” ujarnya.
Menurut Ali, partai NasDem akan tetap memegang teguh komitmen tersebut hingga akhir pemerintahan Jokowi. “Jadi menjaga komitmen ini kepada kami tidak dapat diganggu gugat,” katanya.
Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerukan pencopotan dua menteri NasDem dari kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Presiden DPP PDIP Bidang Ideologi Perjuangan dan Pembentukan Saiful Hidayat meminta Jokowi mengevaluasi beberapa menterinya. Pasalnya, performa mereka belakangan ini kurang menggembirakan.
Djarot mencontohkan kebijakan impor beras di Kementerian Pertanian. “Saya agak khawatir kalau dulu kita sesumbar swasembada beras, tapi ternyata kita mengimpor beras saat harga tinggi,” kata Pak Djarot saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat pekan lalu. .
Djarot menyarankan untuk menilai dua menteri Jokowi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
“Menteri Pertanian dievaluasi, Menteri Kehutanan dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, sehingga diperlukan garis keturunan baru, mendukung penuh kebijakan. Jokowi, untuk memenuhi janji kampanyenya sebelumnya.” ia berkata.
Tinjauan ini, lanjut Djarot, menganggap Jokowi sudah mendekati akhir misinya agar program yang dicanangkan bisa terlaksana.
“Evaluasi kinerja semua menteri, terutama di akhir masa kepresidenan. Sehingga program yang dicanangkan Pak Jokowi benar-benar bisa terlaksana. Saatnya evaluasi,” ujarnya.
